Jakarta – https://natasya.web.id/ Indonesia masuk daftar negara yang dikenakan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bagaimana tidak, kebijakan tarif tersebut akan berdampak langsung nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor diprediksi akan menurun signifikan. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia?
Direktur Eksekutif ZIPTOGEL Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan yang harus dilakukan Indonesia yakni mengejar peluang besar lainnya, salah satunya menarik investasi atau pembangunan pabrik produk barang jadi ke Indonesia.
Namun, Bhima memberikan catatan, untuk menarik investasi sejumlah regulasi perlu dibenahi. Selain itu, kesiapan infrastruktur hingga sumber daya manusia juga perlu disiapkan.
“Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, tidak ada RUU yang buat gaduh (RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu), kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” kata dia kepada detikcom, Kamis (3/4/2025).
Menurutnya, faktor-faktor tersebut lebih penting dibanding investor diguyur insentif fiskal dengan tax holiday dan tax allowances. Bhima menyebut, sekarang saatnya pemerintah perbaiki daya saing.
Selain itu, peran Bank Indonesia (BI) sangat diperlukan untuk menjaga ruang moneter. Bhima menyarankan BI dapat menurunkan suku bunga acuan dalam kondisi saat ini.
“Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter, saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps, untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia menggugat AS ke World Trade Organization (WTO)/ Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini bisa dilakukan dengan bersatu bersama negara-negara yang terkena kebijakan tersebut.
“Ini mengancam bukan hanya Indonesia, tapi puluhan negara lainnya, Vietnam yang tadinya nggak kena tarif ini ternyata kena juga 40%, jadi pasti semua terguncang, jadi harus protes,” kata dia.
Kedua, pemerintah harus melakukan penguatan ekonomi dari dalam negeri dengan memperkuat konsumsi pemerintah dan memberikan stimulus kepada sektor padat karya. Ketiga, memperkuat pasar ASEAN, saat pasar AS akan menurun akibat kebijakan tarif.
“Yang terakhir (keempat), di moneter ini akan terjadi guncangan besar-besaran, karena ekspor kurang, nilai tukar melemah, ini harus ada kebijakan monetisitatif. Kebijakan moneter ini harus dilakukan, nilai tukar rupiah yang lemah dari pengurangan ekspor,” pungkasnya.